Ini Alasan Israel dan Swiss ‘Bodo Amat’ Penindasan Muslim Uighur China
Para aktivis hak asasi manusia mengungkapkan keterkejutan atas penolakan Israel dan Swiss untuk berpartisipasi dalam pernyataan bersama yang mengkritik perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur.
Prancis menyampaikan pernyataan itu atas nama 43 negara di PBB bulan lalu.
Kedua negara “telah menandatangani pernyataan sebelumnya, terutama Swiss, yang selalu bergabung dengan pernyataan kolektif yang mengutuk kekejaman di Turkistan Timur,” ucap Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur Dunia yang berbasis di Munich, dalam sebuah wawancara dengan VOA.
Swiss dan Israel
Pada Juni di PBB di Jenewa, Israel dan Swiss bergabung dengan 42 negara lain dalam menandatangani pernyataan bersama tentang hak asasi manusia Uighur di China.
Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss Pierre-Alain Eltschinger mengatakan kepada VOA melalui email bahwa negaranya memutuskan untuk tidak bergabung dalam pernyataan terakhir karena berbagai faktor, termasuk “dialog strategis” yang akan datang dengan China.
“Posisi substantif Swiss tentang China dan hak asasi manusia tetap tidak berubah,” tulis Eltschinger. “Swiss terus mengkhawatirkan situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan bagian lain China.”
Eltschinger menambahkan bahwa Swiss menilai dukungan untuk setiap pernyataan bersama berdasarkan kasus per kasus.
"Swiss akan terus bergabung dalam pernyataan bersama di masa depan ketika dianggap tepat," sambungnya.
Kementerian Luar Negeri Israel dan Kedutaan Besar Israel di Washington tidak menanggapi pertanyaan dari VOA tentang keputusannya untuk tidak menandatangani pernyataan Oktober.
Namun, Gerakan Yahudi untuk Kebebasan Uighur, sebuah organisasi hak-hak Yahudi akar rumput, mengatakan bahwa pemerintah Israel sedang melakukan tawar-menawar dengan China untuk "melestarikan" hubungan.
“Israel berada di sisi kanan masalah Uighur pada Juni ketika menandatangani pernyataan sebelumnya, dan kami menyerukan (Israel) untuk membangun kembali posisi ini,” ucap kelompok itu dalam email ke VOA.
Isa mengatakan, ini bukan pertama kalinya di PBB di mana sebuah negara mengubah posisinya terkait hak asasi manusia Uighur, dalam menghadapi tekanan diplomatik dari China.
“Selama pernyataan terakhir pada Juni, Ukraina pada awalnya merupakan bagian dari pernyataan bersama yang disampaikan oleh 44 negara anggota PBB. Namun, ia menarik tanda tangannya tak lama setelah itu, karena diplomasi vaksin yang dilakukan China terhadap Ukraina,” terang Isa.
Enam puluh dua negara termasuk Kuba menandatangani pernyataan bersama yang menentang campur tangan dalam urusan internal China atas nama hak asasi manusia, menurut media pemerintah China, dilansir dari VOA.
- Source : www.matamatapolitik.com
