Saat Fahri Hamzah Jijik Kursi Pimpinan DPR Jadi Rebutan

Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan kandidat capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat posisi pimpinan DPR limbung. Sejumlah anggota DPR melaporkan Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Beberapa anggota meminta kursi pimpinan dirotasi.

"Itu bisa mempercepat pergeseran kepemimpinan. Bisa terjadi pergeseran kekuatan politik di DPR," kata Ketua DPP PKB Lukman Edy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang kemarin.

Pertemuan dengan Trump dinilai sebagai catatan negatif kedua pimpinan DPR itu. Bisa saja itu undangan pribadi, tapi di jiwa dan badannya Pak Setya Novanto itu melekat Ketua DPR. Blunder kedua pimpinan DPR ini semakin memanaskan wacana perombakan pimpinan DPR yang muncul usai PAN bergabung di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Semula, kepemimpinan di parlemen ditentukan berdasar asas proporsionalitas seturut perolehan kursi, karena itu saat ini semua pimpinan DPR diisi parpol KMP. Namun kini, dorongan revisi UU MD3 menjadi legitimasi bahwa tak harus partai dengan perolehan kursi terbanyak yang menjadi pimpinan DPR.

"Di Badan Legislasi DPR sudah mulai dibicarakan perubahan UU MD3. Misalnya soal pembagian komisi dan mitra, ada nomenklatur baru masuk, dan tuntutan memisahkan UU DPR, UU MPR, dan UU DPD," kata Lukman.

Namun demikian pimpinan DPR yang kerjanya baik akan diteruskan sampai lima tahun memimpin. Meski demikian dorongan itu ternyata membuat Wakil Ketua DPR dari PKS jijik, apalagi dorongan itu memanfaatkan momentum kunjungan delegasi DPR ke AS itu.

"Jijik saya dengan rebutan kursi itu. Padahal keadaan ekonomi sedang begini," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

"Siapa yang mau ambil kursi saya, ambil saja sekarang. Saya bukakan pintunya, mumpung Pak Novanto sama Fadli nggak ada," ujar Fahri.

Memang kritik terhadap pertemuan pimpinan DPR dengan Trump sangat keras dari luar parlemen maupun dari sesama anggota DPR di Senayan. Namun apakah blunder itu akan sampai membuat kursi sejumlah pimpinan DPR terpental?