Nunggak 768 Milyar, Sri Mulyani Ancam Sita Aset Lapindo
Nama Abu Rizal Bakrie sebagai politikus sering dikaitkan dengan kasus Lapindo yang memakan korban warga Sidoarjo. Sudah 13 tahun sejak kejadian, nyatanya perusahaan milik ARB masih menunggak 768 Milyar kepada pemerintah. Bahkan Sri Mulyani sampai mengancam akan menyita aset Lapindo. Mungkinkah karena itu acara ILC kembali tayang dan semakin masif menyindir pemerintah?
Diberitakan dari detik.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melayangkan surat penagihan pertama terhadap PT Minarak Lapindo Jaya yang memiliki utang kepada pemerintah. Anak usaha Lapindo Brantas Inc itu belum melakukan pembayaran meskipun sudah lewat jatuh tempo tanggal 10 juli 2019.
"Ini baru layangkan tagihan pertama," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Hingga saat ini, Lanjut dia, Lapindo baru membayar utang kepada pemerintah sebesar Rp 5 miliar. Kemenkeu belum mendapatkan kepastian dari pihaknya kapan melanjutkan pembayaran.
Namun Lapindo intens berkirim surat ke Kemenkeu untuk menyatakan komitmennya melunasi utang. Total dana talangan yang harus digantikan pihak Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 773,382 miliar.
Dengan demikian, maka Lapindo seharusnya masih memiliki utang sekitar Rp 768 miliar.
Sebelumnya cnbcindonesia.com juga memberitakan kalau semburan lumpur lapindo selama 13 tahun telah menyedot 11 triliun APBN.
Tercatat sudah sejak tahun 2006 pemerintah menganggarkan dana yang cukup besar untuk ganti rugi korban lumpur Sidoarjo. Dana tersebut dituangkan dalam APBN pada pos anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
APBN 2006: Rp 5,3 miliar
APBN 2007: Rp 500 miliar
APBN 2008: Rp 1,1 triliun
APBN 2009: Rp 1,12 triliun
APBN 2010: Rp 1,21 triliun
APBN 2011: Rp 1,28 triliun
APBN 2012: Rp 1,53 triliun
APBN 2013: Rp 2,05 triliun
APBN 2014: Rp 735 miliar
APBN 2015: Rp 843 miliar
APBN 2016: Rp 458 miliar
APBN 2017: Rp 448 miliar
Bila dijumlah, hingga tahun 2017, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 11,27 triliun untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo. Jumlah yang relatif lebih banyak.
Dengan beban besar seperti ini, seharusnya keluarga ARB bisa menanggalkan kehidupan mewahnya dan fokus membayar hutang pada pemerintah. Daripada menyoroti hutang pemerintah lewat acara ILC, alangkah baiknya ARB sadar diri dan segera melunasi hutang perusahaannya agar tak membebani keuangan negara.
Dari detik.com juga diberitakan kalau aset yang bakal disita adalah tanah yang dibeli oleh anak usaha Lapindo Brantas Inc itu. Tanah yang dimaksud yang terdampak oleh tumpahan lumpur Lapindo.
"Lebih tepat sebetulnya pengambilalihan aset yang dijaminkan. Tanah yang dulu dibeli dari masyarakat di peta area terdampak," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Isa dalam kesempatan lain pernah mengatakan, Lapindo sudah menyerahkan sertifikat 44 hektar lahan sebagai jaminan. Sertifikat tanah ini sebagai bentuk jaminan pihak Minarak Lapindo Jaya sesuai perjanjian jika gagal melunasi kewajibannya kepada pemerintah.
Saya khawatir ARB menggunakan acara ILC sebagai ajang balas dendamnya kepada pemerintah yang terus menagih utang Lapindo. Seperti diketahui sebelumnya ARB sempat meminta pemerintah untuk menetapkan semburan lumpur Lapindo menjadi bencana nasional. Namun, di era Jokowi lewat Sri Mulyani menolak usulan ARB dan meminta Lapindo untuk menanggung semua kerugian akibat semburan lumpur Lapindo.
ILC dengan berbagai narasumber yang sering memojokkan pemerintah seperti Rocky Gerung, Fahri Hamzah, dan sejenisnya bagaikan jubir ARB dalam melampiaskan kekesalannya pada pemerintah. Semoga kedepan pemerintah bisa tegas terhadap acara yang satu ini.
Jokowi harus lebih tegas ketimbang SBY dalam menangani Lapindo. Saya dukung Sri Mulyani untuk menyita semua aset Lapindo yang dijaminkan ke pemerintah. Ini jelas-jelas masalah bisnis dan kesalahan manusia bagaimana bisa dianggap bencana nasional.
Pemerintah harus memberikan efek jera kepada pengusaha ARB beserta perusahaannya. Kalau pemerintah masih mau diajak kompromi nantinya akan menjadi preseden buruk dan contoh bagi pengusaha lain yang terjerat masalah. Ini ibarat Lapindo mau untungnya saja tapi lari ketika ada masalah.
Semoga diperiode kedua Jokowi bisa menertibkan pengusaha dan perusahan nakal di Indonesia.
Referensi:
- Source : seword.com
