PSI Desak Usut Dugaan Korupsi Bansos DKI
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta aparat penegak hukum serius dan cermat menindaklajuti temuan masyarakat soal penyimpangan Bansos DKI.
Menurut PSI, korupsi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 semestinya dihukum lebih berat daripada pada masa-masa normal.
“Korupsi saja sudah merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi masa pandemi itu super luar biasa. Kalau KPK lambat menangani, kami berharap Kejaksaan atau Kepolisan lebih gerak cepat,” kata Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1).
Menurut Bimmo, kelambanan memulai penyelidikan akan mengakibatkan hilang/rusaknya barang bukti dan terjadi pengaburan isu. “Akhirnya kasus ini akan mengendap secara alamiah. Padahal, ada komponen masyarakat yang sudah sangat berani mengungkap dugaan korupsi ini ke publik,” ujarnya.
Ia berharap dukungan masyarakat untuk menguak kasus ini. Selain itu, masyarakat yang terdampak diminta mulai menyusun gugatan perdata atas kerugian yang dialami.
“Selama ini belum berhasil karena ada celah di hukum acara kita. Memang sudah saatnya KUHAP juga ditinjau kembali,” kata Bimmo.
Video dugaan penyelewengan bansos saat pandemi Covid-19 diungkap oleh Rudi Valinka lewat akun twitter @kurawa, Selasa (10/1). Dalam tayangan yang viral di media sosial itu menunjukkan gudang berisi tumpukan sembako yang telah menjamur.
Dalam cuitannya, Rudi Valinka menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.
Beras yang telah menjamur itu dikemas dalam kantong 5 kilo. Menurut Rudi, beras tersebut masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020.
Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2,85 Triliun
Penyalur bansos antara lain Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
- Source : www.publica-news.com
