Organisasi Pembebasan Palestina (PLO): Rencana Perdamaian AS Bertujuan Untuk Menciptakan Sistem Politik Apartheid Di Palestina
Perantara senior sekaligus Sekjen Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina, Saeb Erekat, mengecam proposal perdamaian konflik Israel-Palestina buatan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan akan segera rilis dalam beberapa hari ke depan.
Menurut Erekat, rencana perdamaian yang digadang-gadang sebagai “kesepakatan abad ini” sama sekali tak adil.
Bahkan menurut kabar yang beredar, rencana ini akan diterapkan tanpa memikirkan kepentingan rakyat Palestina.
“Jika memang ada rencana perdamaian yang dibuat AS, isinya pasti meliputi pemindahan kedubes AS agar bisa menguasai kota Yerusalem, menarik diri dari kesepakatan solusi dua negara, menghentikan bantuan dana untuk pengungsi Palestina, dan pada akhirnya menciptakan sistem politik apharteid di Palestina,” ujar sang perantara senior pada kantor berita Middle East eye.
Menurut Erekat, para perantara dari pihak AS tak melakukan upaya perdamaian apapun melainkan hanya bertugas sebagai juru bicara rencana pendudukan Israel di tanah Palestina.
Pemerintah Trump sendiri dijadwalkan akan segera merilis seluruh rincian rencana perdamaiannya dalam beberapa hari ke depan.
Sampai saat ini, Erekat mengkonfirmasi bahwa pihak perantara Palestina masih belum melihat rancangan resmi rencana perdamaiannya.
Pada hari Jumat lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan penasehat andalan Trump Jared Kushner, Jason Greenblatt dan duta besar AS untuk Israel David Friedman.
Dikabarkan, mereka akan berdiskusi mengenai segala kemungkinan mengenai rencana perdamaian antara Israel dan Palestina.
Pertemuan ini diadakan usai munculnya laporan yang menyatakan bahwa AS tengah mencoba meyakinkan para pemimpin negara Teluk untuk ikut berinvestasi dalam sejumlah proyek ekonomi di Jalur Gaza.
Proyek ini diklaim AS sebagai langkah pertama dalam menciptakan perdamaian di Palestina.
Sementara itu, pada minggu lalu perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menggelar pertemuan lebih lanjut dengan Raja Abdullah II dari Yordania. Pertemuan ini memunculkan spekulasi akan adanya kesepakatan rahasia antar kedua negara.
Sehubungan dengan pertemuan Israel-Yordania, Erekat langsung meredam segala spekulasi yang bermunculan.
Menurut Erekat Raja Abdullah telah mengatakan dengan jelas bahwa dia mendukung berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.
Erekat menambahkan bahwa pihaknya saat ini terus mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan pihak Yordania.
Perlu diketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Erekat terlibat pertikaian dengan otoritas AS mengenai upaya AS yang mencoba mendamaikan konflik antara Israel dan Palestina.
“Saya tak memerlukan Jason Greenblatt ataupun Kushner. Ini adalah hidup kami,” ujar sang diplomat PLO pada bulan lalu.
Tahun ini, ketegangan antara Israel dan Palestina memasuki babak baru usai pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus memindahkan kedubesnya ke sana.
Keputusan AS ini langsung membuat PLO mendesak seluruh negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
Tak berhenti sampai disitu, sejumlah kekacauan juga terjadi di wilayah perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza. Dikabarkan, militer Israel telah menempatkan banyak pasukannya di wilayah tersebut guna menekan demonstrasi yang dilakukan warga Palestina.
Peluncuran sejumlah serangan udara yang dilakukan pasukan Israel ke wilayah Gaza ditengah-tengah serangan balon dan layangan peledak yang dikirimkan Hamas ke wilayah Israel semakin memanaskan hubungan antar dua negara.
Setidaknya 120 warga Palestina terbunuh dalam kekacauan ini sejak demonstrasi dimulai pada tanggal 30 Maret lalu, sementara di pihak Israel hanya ada 1 tentara yang menderita luka ringan.
- Source : sputniknews.com
